Metroterkini.com - Ketua komisi IV DPRD Kabupaten Siak Ismail Amir SH menyoroti dana CSR Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak pengelolaannya tidak transparan disinyalir ada penyimpangan serta penyalahgunaannya.
Hal itu disampaikan politisi partai besutan Wiranto kepada wartawan, minggu (18/6/2017).
“Dana CSR perusahaan selama ini tak jelas, masyarakat yang ingin dapat bantuan dari pihak pemerintah, kalau hanya mengharapkan APBD manalah mungkin apalagi APBD Siak semakin turun tajam,” ungkap pria yang akrab dipanggil Panglimo ini.
Lanjutnya semenjak perda TJSL/CSR sejak 2014 seharusnya 6 sesudah itu harus di buat perbupnya sebagai juknis namun sampai saat ini belum ada peraturan Bupati.
“Lalu di angkat kepala Bappeda sebagai ketua CSR Siak berdasarkan aturan apa? ini perlu di audit disinyalir ada penyimpangan dan penyalahgunaan jabatan,” ujar Panglimo.
Besar kecilnya CSR perusahaan yang akan di salurkan ke masyarakat kata panglimo bisa saja curigai ada nego.
“Andai sesuai peraturan daeraj tak bayar,kalau kecil dananya di buat, dan ini lah yang disinyalir bisa nego dengan ketua CSR, karena selama ini tak pernah transparan CSR Siak ini,” sebut Panglimo. [man]
